Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi kelembagaan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jember dalam menghadapi disfungsi peran pada masa non-pemilu. Fokus penelitian diarahkan pada bentuk strategi yang dijalankan, kendala yang dihadapi, pola koordinasi antarlembaga, serta implikasinya terhadap penguatan tata kelola pemilu ditingkat daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri atas Ketua Bawaslu Kabupaten Jember dan Ketua KPU Kabupaten Jember. Data dianalisis menggunakan analisis tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPU Kabupaten Jember cenderung menerapkan strategi kontinuitas program melalui pendidikan pemilih, pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, pelayanan informasi publik, serta pemanfaatan Mobil Pintar Pemilu sebagai media sosialisasi. Sementara itu, Bawaslu Kabupaten Jember cenderung menerapkan strategi adaptif berbasis pengawasan berkelanjutan, perencanaan kerja yang realistis, pendekatan komunitas, pemanfaatan media sosial, dan penguatan kapasitas internal kelembagaan. Koordinasi antara kedua lembaga tetap berjalan, terutama dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dan data partai politik, dengan pola komunikasi administratif yang mengedepankan diskusi, saran perbaikan, dan rekomendasi. Namun demikian, efektivitas strategi kedua lembaga masih menghadapi kendala berupa keterbatasan anggaran, keterbatasan sumber daya manusia, serta tidak adanya badan ad hoc pada masa non-tahapan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi yang dijalankan Bawaslu dan KPU Kabupaten Jember telah mampu menjaga eksistensi, legitimasi, dan relevansi kelembagaan pada masa non-pemilu, meskipun belum sepenuhnya optimal karena masih dibatasi oleh kapasitas struktural dan fiskal.