Pemadaman listrik massal di Provinsi Aceh pada akhir September hingga awal Oktober 2025 mengakibatkan berbagai kerugian bagi masyarakat, baik kerugian materiil maupun terganggunya aktivitas ekonomi. Peristiwa tersebut menimbulkan permasalahan hukum mengenai bentuk perlindungan hukum bagi konsumen serta tanggung jawab PT PLN sebagai penyedia tenaga listrik. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi konsumen akibat pemadaman. listrik massal di Acch Tahun 2025 serta menganalisis tanggung jawah PT PLN berdasarkan Pasal 28 dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum dianalisis secara preskripúť. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen terdiri atas perlindungan preventif melalui pemenuhan standar mutu pelayanan dan pemberian informasi yang memadai, serta perlindungan represif melalui kompensasi dan gugatan ganti rugi. Tanggung jawah PT PLN tidak hanya bersifat administratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 2 Tahun 2025, tetapi juga dapat berupa tanggung jawab perdata apabila terpenuhi unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Oleh karena itu, kompensasi administratif tidak menghapus hak konsumen untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang dialaminya.