KAJIAN YURIDIS KEWENANGAN PEMERINTAHDALAM MENGATUR OPERASIONAL TRANSPORTASI ONLINE

Kementerian Perhubungan mulai bersikap tegas terhadap transportasi online yaitu Gojek dan Grab yang telah menghadirkan ratusan pengemudi ojek online di Indonesia, namun di sisi lain kerap dituding tidak transparan dalam menentukan bagian keuntungan bagi para mitra pengemudi. Beberapa waktu yang lalu, Kementerian Perhubungan menerbitkan dua peraturan terkait ojek online. Peraturan
Menteri Perhubungan Nomor Nomor 12 Tahun 2019 (Permenhub Nomor 12 Tahun 2019) mengatur mengenai persyaratan terkait keselamatan dan keamanan yang harus dipenuhi oleh pengemudi maupun perusahaan aplikasi. Termasuk dalam cakupan pengaturannya, antara lain, adalah kewajiban
bagi pengemudi untuk memiliki Surat Izin mengemudi, tidak membawa penumpang melebihi dari satu orang, dan mengendarai kendaraan bermotor dengan Surat Tanda Kendaraan Bermotor yang masih berlaku