ASPEK HUKUM PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH SEBAGAI DASAR PENERBITAN HAK MILIK ATAS TANAH PADA PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) DITINJAU BERDASARKAN PRINSIP KEPASTIAN HUKUM

Roy Darmadi, Anggi (2025) ASPEK HUKUM PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH SEBAGAI DASAR PENERBITAN HAK MILIK ATAS TANAH PADA PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) DITINJAU BERDASARKAN PRINSIP KEPASTIAN HUKUM. Undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Jember.

	Text A. PENDAHULUAN.pdf Download (2MB)
	Text B. ABSTRAK.pdf Download (220kB)
	Text C. BAB I.pdf Download (828kB)
	Text D. BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (930kB) | Request a copy
	Text E. BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (883kB) | Request a copy
	Text F. BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (714kB) | Request a copy
	Text G. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (2MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pengakuan penguasaan
fisik bidang tanah sebagai dasar penerbitan Sertifikat Hak milik atas tanah pada
program PTSL sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain
itu juga untuk mengetahui apakah penerbitan Sertifikat Hak Milik tanah melalui
program PTSL yang di dasarkan pada pengakuan penguasaan fisik bidang tanah
sesuai dengan prinsip kepastian hukum. Permasalahan hukum muncul karena
Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 6 Tahun 2018 mengizinkan
pengajuan permohonan sertifikat tanah hanya berdasarkan pernyataan penguasaan
fisik atas tanah. Hal ini memudahkan proses pendaftaran tanah sebagai bagian dari
program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Hal ini berpotensi
disalahgunakan dan menimbulkan sengketa apabila tidak terdapat bukti hak
kepemilikan formal atau jika pihak lain mengklaim kepemilikan. Penelitian ini
menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, serta
jenis penelitian yuridis normatif (penelitian hukum), dengan studi kepustakaan
sebagai metode pengumpulan bahan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
penguasaan fisik bidang tanah dapat menjadi dasar penerbitan SHM dalam PTSL,
namun harus mengacu pada ketentuan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.
24 Tahun 1997, yang mengharuskan penguasaan fisik dengan itikad baik, terbuka,
terus-menerus, dan tanpa sengketa paling singkat dua puluh tahun. Penerapan
Pasal 22 ayat (2) Peraturan Menteri ATR/BPN No. 6 Tahun 2018 tidak dapat
berdiri sendiri dan harus ditafsirkan selaras dengan peraturan yang lebih tinggi,
sesuai dengan asas lex superior derogat legi inferiori.

Contribution

Nama Dosen Pembimbing

NIDN/NIDK

Dosen Pembimbing

Adiwinarto, Sulistio

nidn0014126702

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Keywords/Kata Kunci:	Indonesian Land Law, Land Certification, Land Disputes
Subjects:	300 Social Science > 340 Law
Divisions:	Faculty of Law > Department of Law Science (S1)
Depositing User:	ANGGI ROY DARMADI | anggiroy1226@gmail.com
Date Deposited:	29 Jul 2025 06:21
Last Modified:	29 Jul 2025 06:21
URI:	http://repository.unmuhjember.ac.id/id/eprint/26013

Actions (login required)

View Item