Penelitian ini berangkat dari problematika implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam tata kelola ruang publik, khususnya kebijakan perparkiran di Kabupaten Jember, yang menunjukkan adanya ketegangan antara rasionalitas normatif kebijakan dan realitas sosial-ekonomi masyarakat perkotaan. Ketidaksesuaian tersebut memunculkan konsekuensi disfungsional berupa resistensi sosial, berkembangnya praktik parkir formal informal, serta menguatnya pola penguasaan ruang berbasis premanisme. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi proses implementasi kebijakan tata kelola ruang publik dan menganalisis bagaimana disfungsi implementasi tersebut berkontribusi terhadap terbentuknya tata kelola alternatif di luar mekanisme formal negara. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif-analitis. Kerangka analisis memadukan pendekatan backward mapping Richard F. Elmore untuk menelusuri implementation gap pada level operasional, serta teori sistem sosial Niklas Luhmann untuk menjelaskan kegagalan komunikasi antar subsistem politik, hukum, dan sosial-ekonomi. Data diperoleh melalui observasi lapangan, wawancara mendalam, serta telaah dokumen kebijakan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan perparkiran berlangsung secara parsial dan tidak terintegrasi, ditandai oleh lemahnya koordinasi antar perangkat daerah, keterbatasan kapasitas pengawasan, serta dominannya pendekatan legal-administratif yang kurang responsif terhadap ketergantungan ekonomi masyarakat pada sektor informal. Kondisi ini menghasilkan disfungsi sistem formal yang membuka ruang bagi terbentuknya mekanisme pengaturan informal yang bersifat adaptif dan memperoleh legitimasi sosial pragmatis. Praktik parkir informal dan premanisme dalam konteks ini dipahami bukan sekadar deviasi hukum, melainkan sebagai respons struktural terhadap kegagalan kebijakan dalam menjalankan fungsi regulatif, distributif, dan protektif secara efektif. Dengan demikian, tata kelola ruang publik di Kabupaten Jember menunjukkan karakter hibrida yang merefleksikan erosi daya regulasi negara dan menguatnya negosiasi sosial di tingkat lokal.